Pemerintah bakal Setop Layanan Taksi Aplikasi Uber dan Grab?
Keberadaan layanan taksi aplikasi seperti Uber dan Grab memang menuai cukup banyak kontroversi. Dan kontroversi serupa juga terjadi di Indonesia. Dalam kejadian terbaru, Pemerintah Indonesia bakal memblokir keberadaan kedua aplikasi tersebut.
Usulan mengenai pemblokiran aplikasi Uber dan Grab tersebut disuarakan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informastika. Dalam suratnya tersebut, Jonan mengatakan kalau saat ini Grab dan Uber tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Jonan dalam surat tersebut seperti dikutip dari Kompas Tekno pun menyebutkan kalau undang-undang yang belum dipenuhi oleh Grab dan Uber adalah UU Lalu Litnas Angkutan Jalan, Pajak dan Penanaman Modal. Tak hanya itu, kedua layanan aplikasi ini juga dianggap telah melanggar Keppres No 90 Tahun 2000 tentang Perwakilan Perusahaan Asing serta PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
‘Dosa’ lainnya yang dilakukan oleh penyedia layanan taksi aplikasi seperti Uber dan Grab di mata Kemenhub adalah terkait kendaraan yang digunakan. Seperti diketahui, layanan taksi Uber dan Grab menggunakan kendaraan berplat hitam yang merupakan kendaraan pribadi, bukan kendaraan berplat kuning.
(BHK)
