Kementerian Perhubungan kini Luncurkan Aturan Terkait Keberadaan Layanan Ojek dan Taksi Berbasis Aplikasi
Keberadaan GoJek ataupun Uber di tanah air sempat menuai pro dan kontra. Terlebih sebelumnya pemerintah juga tidak mempunyai regulasi yang tepat untuk mengatur keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut. Kini kontroversi tersebut telah usai, karena Kementerian Perhubungan telah secara resmi mengeluarkan aturan terkait transportasi berbasis aplikasi dalam Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016.
Permen ini secara umum mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dirjen Perhubungan darat Pudji Hartanto Iskandar seperti dikutip dari Kompas Tekno mengungkapkan kalau aturan ini dibuat untuk mengatur para penyedia layanan transportasi yang tida punya trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata dan lain-lain.
Aturan ini juga memberikan penjelasan lebih rinci mengenai keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi. Penyedia layanan transportasi aplikasi, seperti GoJek ataupun Uber diharuskan untuk mendaftarkan data para anggotanya disertai dengan STNK dan juga diharuskan mempunyai badan hukum. Mereka pun diwajibkan untuk memiliki kantor serta data kendaraan dan pengemudi.
Untuk badan hukum yang dimiliki, tentunya adalah badan hukum yang diakui dalam lingkup pemerintahan di Indonesia. Mulai dari BUMN, BUMD, perseroan terbatas ataupun koperasi. Sebagai tambahan, perusahaan aplikasi juga diharuskan untuk mempunyai lima kendaraan atas nama perusahaan, lulus uji berkala, punya bengkel serta bul dan dilengkapi dengan pengendara yang mempunyai SIM.
(BHK)
